ANALISIS WILAYAH : SISTEM KOTA

Disclaimer:

Postingan ini bukan bersifat panduan baku.

ANALISIS SISTEM KOTA

Bagi para mahasiswa Geografi tentu tak asing dnegan mata kuliah ANALISIS PERENCANAAN WILAYAH yang ditempuh pada semester 6 atau 7. . Mata kuliah ini memerlukan pemahaman dari mata kuliah dasar dan wajib  yang telah diambil di semester-semester sebelumnya. Karenanya jangan sampe ilang deh  dasar-dasar teori yang udah dipelajari, Termasuk di dalamnya  pemetaan, Geologi, Geomorfologi, hidrologi, demografi, Geografi kependudukan, Geogrofi ekonomi, Geografi Desa-Kota, dan lain-lain.

Sistem kota-kota adalah suatu sistem yang menggambarkan sebaran kota, fungsi kota-kota dan hierarki fungsional kota-kota yang terkait dengan pola transportasi dan prasarana wilayah lainnya dalam ruang wilayah daerah ( Pasal 9 ayat 1, Perda Provinsi Sumatra BaratNo 13 Tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Sumbar Tahun 2012-2032). Hierarki kota dimaksudkan untuk dapat menentukan suatu sistem jenjang pelayanan yang dikaitkan dengan pusat-pusat pelayanan (kota) yang ada. 

Sistem kota-kota terdiri dari simpul dan jejaring yang muncul akibat adanya keterkaitan antar kota karena adanya aliran berupa uang, barang, jasa, investasi, maupun transportasi. Sistem kota-kota juga dapat muncul dikarenakan setiap kota memiliki potensi dan kekuatan yang berbeda-beda baik dalam aspek ekonomi, kualitas penduduk, distribusi penduduk, sosial, faktor lokasi dan keberadaan infrastruktur sehingga perlulah untuk dilakukan pengkajian terhadap masing-masing aspek di masing-masing daerah yang memebentuk sistem kota-kota guna mengetahui potensi dan dapat menciptakan keseimbangan bagi aliran uang, barang, jasa, investasi, dan transportasi yang terjadi. Sistem kota-kota terbentuk karena adanya suatu simpul utama yang pada akhirnya menjadi bagian suatu sistem perkotaan yang terintegrasi. Adapun faktor yang sangat mempengaruhi perkembangannya adalah karena adanya jalur transportasi utama dan jaringan komunikasi yang menjadi penghubung antar simpul utama. 

Jadi, untuk apa sih kita melakukan analisis sistem kota ini? tentu saja untuk mengetahui orde perkotaan. Dengan mengetahui orde masing-masing perkotaan ( status perkotaan berdasarkan BPS) maka kita akan mengetahui kedudukan masihng-masing perkotaan tersebut di suatu wilayah, kaitannya dengan jangkauan fasilitas/pelayanan.

Kemudian, apa yang perlu dilakukan untuk melakukan analisis ini? Kita ambil contoh analisis sistem kota di wilayah Kab. Padang Pariaman, Sumatera Barat. Langkah yang harus dilakukan adalah:

1. Download  KLASIFIKASI PERKOTAAN DAN PEDESAAN DI INDONESIA, BUKU 1 SUMATERA, BPS, di link ini. Di dalam nya terdapat desa-desa yang memiliki status perkotaan/ perdesaan berdasarkan standar BPS. Untuk Kab. Padang Pariman sendiri (355-356) terdiri atas 17 Kecamatan, 47 desa/nagari, dimana 10 diantaranya berstatus perkotaan dan sisanya berstatus perdesaan. Selanjutnya fokus analisis kita yaitu pada desa-desa/ Nagari yang berstatus "perkotaan"

2.  Dalam menentukan orde perkotaan, maka diperlukan beberapa metode(Robinson Tarigan dalam bukunya "Analisis Perencanaan Wilayah")

a. Berdasarkan jumlah penduduk saja.
   Yang berarti kita memerlukan data jumlah penduduk dari desa-desa yang memliki status perkotaan.

1) Metode Christaller

          Perbandingan jumlah penduduk antara kota orde lebih tinggi dengan kota orde setingkat lebih rendah setidaknya tiga kali lipat. Misal pada sebuah kabupaten, penentu kota di dasarkan atas data BPS tentang penduduk perkotaan dan penduduk persedaan, data disajikan perkelurahan/desa. Untuk menentukan penduduk suatu kota harus digabung penduduk beberapa kelurahan yang bertetangga yg memang terlihat menyatu sebagai kota dilapangan.

          Penduduk perkotaan dari suatu kelurahan yang terpisah jauh dari penduduk perkotaan lainnya diperlakukan sebagai kota yang berdiri sendiri.

Contoh :

       Di sebuah kabupaten dimisalkan terdapat 32 buah kota, kota terbesar adalah ibukota kabupaten itu sendiri dengan pendudk 135.000 jiwa, kota kecil berpenduduk 5.000 jiwa. Kota dibawah penduduk 5.000 jiwa dikategorikan sebagai kota nonorde. Berdasarkan data diatas maka susunan orde kota di kabupaten tersebut :

Kota orde I, Jumlah penduduknya 135.000 jiwa
Kota orde II, Jumlah penduduknya 45.000 jiwa
Kota orde III, Jumlah penduduknya 15.000 jiwa
Kota orde IV, Jumlah penduduknya 5.000 jiwa

2) Metode rank Size Rule

Dalam menetapkan orde perkotaan, metode ini menggunakan rumus:

Rumus Rank Size Rule

Arti rumus ini yaitu : jumlah penduduk kota orde ke-n adalah 1/n jumlah penduduk kota orde tertinggi (orde 1, dalam hal ini ) 

Contoh :Jumlah penduduk metode Christaller, penetuan orde kota dengan rank size rule adalah :
Kota orde I, Jumlah penduduk 135.000 : 1 = 135.000 jiwa
Kota orde II, Jumlah penduduk 135.000 : 2 = 67.500 jiwa
Kota orde III, Jumlah penduduk 135.000 : 3 = 45.000 jiwa
Kota orde IV, Jumlah penduduk 135.000 : 4 = 33.750 jiwa
Kota orde V, Jumlah penduduk 135.000 : 5 = 27.000 jiwa
Kota orde VI, Jumlah penduduk 135.000 : 6 = 22.500 jiwa
Dan seterusnya.
Metode rank size rule ini menghasilkan orde terlalu banyak

3) Metode ZipF

Rumus berikut ini di buat oleh Auerbach dan Singer tetapi dipopulerkan oleh Zipf (Glasson,1974) sehingga lebih dikenal dengan metode Zipf. Rumusnya adalah:

Rumus Zipf

b. Metode Scalogram. 

Dengan menggunakan analisis Skalogram dapat diidentifikasi orde-orde kota berdasarkan pada fasilitas-fasilitas perkotaan yang dimiliki. Metode Skalogram dilakukan untuk mengetahui pusat pelayanan berdasarkan jumlah dan jenis unit fasilitas pelayanan yang ada dalam setiap daerah. Asumsi yang dipakai adalah bahwa wilayah yang memiliki rengking tertinggi adalah lokasi yang dapat ditetapkan menjadi pusat pertumbuhan (Pardede, 2008) 

Untuk melakukan analisis ini kita memerlukan data fasilitas di tiap desa yang berstatus perkotaan berupa jumlah dan titik lokasi : data fasilitas perdagangan (pasar), fasilitas peribadatan (mushola, masjid, gereja, dll), fasilitas pendidikan (SD,SMP,SMA,Perguruan Tinggi, dll), fasilitas kesehatan (puskesmas, Rumah Sakit, dll), dan data fasilitas lainnya yang mampu kita peroleh.

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam metode Skalogram adalah (Pardede,2008) :
1) Daerah-daerah yang ada dikecamatan padang pariaman disusun berdasarkan peringkat jumlah              penduduk.
2) Daerah –daerah tersebut disusun urutannya berdasarkan jumlah dan jenis fasilitas yang dimiliki.
3) Fasilitas-fasilitas disusun urutannya berdasarkan jumlah wilayah yang memiliki fasilitas tersebut.
4) Peringkat jenis fasilitas tersebut disusun urutannya berdasarkan jumlah total unit fasilitas.

tabel analisis scalogram

Semakin banyak jumlah fasilitas dalam suatu perkotaan, maka nilai Hirarki-nya semakin tinggi.

Setelah memahami langkah-langkah di atas, selanjutnya yuk kita nalisis sistem kota di Kab. Padang Pariaman. Berikut adalah jumlah penduduk perkotaan di Kab. Padang Pariaman tahun 2013

Tabel : jumlah penduduk 

a. Metode Christaller

Ketentuan dari metode Christaller ini adalah jumlah penduduk orde yang lebih rendah adalah 1/3 dari jumlah penduduk orde yang lebih tinggi. Jumlah penduduk terbanyak adalah penduduk Lubuk Alung berjumlah 25.474 penduduk, maka Lubuk alung ber-orde I. Sehingga diperoleh kriteria untuk tiap orde perkotaan sebagai berikut.

Kriteria orde kota di Kab. Padang Pariaman berdasarkan metode christaller

Setelah mengetahui kriteria jumlah penduduk tiap orde perkotaan, kemudian bandingkan jumlah tiap penduduk setiap perkotaan dengan kriteria di atas (cari yang jumlahnya  mendekati). Sehingga diperoleh sebagai berikut.

Orde perkotaan di Kab, Padang Pariaman berdasarkan metode Christaller

b. Metode Rank Size Rule

Dengan menggunakan rumus  Rank Size Rule yang telah dijelaskan datas maka diperoleh kriteria jumlah penduduk tiap orde perkotaan adalah sebagai berikut.

Sehingga diperoleh orde perkotaan sebagai berikut :

Orde perkotaan di Kab. Padang Pariaman  menggunakan metode Rank Size Rule

                           

c. Metode Zipf

Dengan rumus sebagai berikut :

maka diperoleh nilai q :

Selanjutnya masukkan nilai q yang telah diperoleh ke dalam rumus awal. Sehingga diperoleh kriteria jumlah penduduk untuk setiap orde.

Kriteria jumlah penduduk tiap orde dengan metode Zipf

Bandingkan dengan data jumlah penduduk setiap perkotaan dan klasifikasikan sesuai kriteria yang telah diperoleh tadi.

     

  

                             

d. Metode scalogram --> tidak dilakukan karena data yang diperoleh tidak lengkap. Karena itu pastikan mencari data yang lebih detail di desa/nagari yang berstatus perkotaan, dalam hal ini data posisi (koordinat lintang bujur) , jumlah ,deskripsi : penduduk, fasilitas perdagangan/ekonomi, fasilitas pendidikan, dsb.

e. Membandingkan orde perkotaan yang diperoleh melalui ketiga metode diatas

Perbandingan orde perkotaan dengan berbagai metode

ANALISIS

• Berdasarkan status perkotaan yang kemudian dipetakan menggunakan arc Map, maka dapat kita ketahui bahwa persebaran perkotaan cenderung memusat di bagian selatan Kab. Padang Pariaman, berbatasan dengan Kota Padang. 
• Begitu pula orde perkotaan yang tinggi yang berarti memiliki pelayanan lebih baik juga cenderung terdistribusi di bagian selatan wilayah kab. Padang pariaman.
• Wilayah bagian selatan kab. padang Pariaman lebih berkembang dariada di bagian Utara.
• Untuk perencanaan ke depannya maka wilayah bagian utara ini perlu dikembangkan. 

Manfaat dalam menentukan rangking perkotaan dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Rangking perkotaan adalah sekaligus penyusunan struktur ruang di wilayah tersebut. Bersama-sama sistem tranportasi jalan (jaringan dan mode) dan lokasi . 
2. Ranking perkotaan dapat digunkan sebagai bahan untuk menyusun bahan, yaitu untuk menentukan jenis dan besarnya fasilitas yang perlu dibangun dikota tersebut sesuai dengan luas wilayah belakang dari pusat pertumbuhan. 
3. Orde perkotaan bersama-sama dengan unsur pembentuk struktur ruang lainnya dapat digunakan untuk meramalkan bagian wilayah mana yang akan cepat berkembang. 
4. Mudah memonitor apakah terjadi perubahan bentuk hubungan antara kota orde yang lebih tinggi dengan kota yang orde lebih rendah.

~Sekian, semoga bermanfaat~